-

Migrasi aman adalah proses bekerja di luar negeri yang dilakukan melalui jalur resmi sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia maupun negara tujuan. Seluruh tahapan, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengurusan dokumen, keberangkatan, masa bekerja, hingga kepulangan, dilaksanakan secara legal dan berada dalam sistem perlindungan pemerintah.

Bekerja ke luar negeri bukan sekadar memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, tetapi juga memastikan setiap pekerja memiliki kepastian hukum, perlindungan hak, serta akses terhadap bantuan apabila menghadapi permasalahan selama bekerja.

Migrasi yang dilakukan sesuai prosedur memberikan berbagai manfaat, antara lain:

memperoleh pekerjaan melalui mekanisme resmi;
memiliki dokumen perjalanan dan dokumen kerja yang sah;
mendapatkan perjanjian kerja yang jelas;
memperoleh pelatihan sebelum keberangkatan;
mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia selama proses penempatan.

Dengan demikian, migrasi aman merupakan langkah yang direncanakan secara matang agar pekerja migran dapat bekerja dengan tenang, aman, dan bermartabat.

1.2 Risiko Penempatan Nonprosedural (illegal)

Penempatan nonprosedural adalah keberangkatan bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Cara seperti ini sering kali melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perekrutan.

Calon pekerja yang berangkat melalui jalur tidak resmi menghadapi berbagai risiko, antara lain:

tidak memiliki kepastian mengenai pekerjaan yang akan dilakukan;
tidak memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan;
menerima upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan;
mengalami pemotongan gaji secara tidak wajar;
menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau perdagangan orang;
mengalami kesulitan memperoleh bantuan dari pemerintah apabila terjadi keadaan darurat.

Oleh karena itu, setiap calon pekerja migran perlu memastikan bahwa seluruh proses penempatan dilakukan melalui mekanisme resmi.

Catatan:

Jangan Sampai Kamu Jadi Korban Pekerja Migran Nonprosedural! - Video edukasi

1.3 Pihak yang Memberikan Pelindungan

Pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui kementerian dan lembaga terkait.

Pelayanan tersebut meliputi berbagai aspek, antara lain:

penyediaan informasi mengenai peluang kerja yang resmi;
pendampingan dalam proses penempatan;
pelatihan sebelum keberangkatan;
pemberian layanan pengaduan;
bantuan hukum apabila diperlukan;
fasilitasi kepulangan bagi PMI yang menghadapi permasalahan;
program pemberdayaan setelah kembali ke Indonesia.

Pelindungan diberikan sejak seseorang mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri, selama menjalankan pekerjaan, hingga kembali ke tanah air.

catatan :

1.4 Kenali Modus Perekrutan Ilegal Oleh Calo

Salah satu penyebab terjadinya penempatan nonprosedural adalah adanya perekrutan oleh pihak yang tidak berwenang atau sering dikenal sebagai calo. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain:

Janji yang Berlebihan

Perekrut menawarkan gaji yang sangat tinggi atau pekerjaan yang sangat mudah tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, maupun hak pekerja.

Perekrutan Tanpa Jalur Resmi

Calon pekerja diminta berangkat tanpa melalui perusahaan penempatan yang memiliki izin atau tanpa mengikuti prosedur pemerintah.

Dokumen Tidak Sah

Pihak perekrut menawarkan pengurusan dokumen secara cepat dengan cara yang tidak sesuai ketentuan atau menggunakan dokumen yang tidak benar.

Biaya yang Tidak Wajar

Calon pekerja diminta membayar sejumlah uang dalam jumlah besar atau dibebani utang yang nantinya dipotong dari penghasilan selama bekerja.

Informasi Tidak Sesuai

Jenis pekerjaan, negara tujuan, maupun pemberi kerja yang dijanjikan berbeda dengan kondisi sebenarnya ketika pekerja telah tiba di negara tujuan.

Pemalsuan Identitas

Beberapa pelaku mengubah data pribadi, termasuk usia atau identitas calon pekerja, agar dapat diberangkatkan. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat membahayakan keselamatan pekerja.

Setiap calon pekerja harus berhati-hati terhadap tawaran kerja yang tidak disertai informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Mencegah TPPO dan Penyelundupan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang bertujuan mengeksploitasi seseorang melalui berbagai cara, seperti penipuan, ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk pemaksaan lainnya.

Sementara itu, penyelundupan orang merupakan tindakan membawa seseorang memasuki suatu negara secara melanggar ketentuan keimigrasian. Dalam praktik tertentu, penyelundupan orang dapat berkembang menjadi bentuk eksploitasi terhadap korban.

Agar terhindar dari berbagai risiko tersebut, calon pekerja migran perlu menerapkan langkah-langkah berikut:

Mengikuti proses penempatan melalui lembaga yang memiliki izin resmi.
Memastikan seluruh dokumen pribadi dan dokumen kerja dibuat sesuai ketentuan.
Tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja yang menjanjikan keuntungan besar tanpa penjelasan yang jelas.
Menyimpan dokumen pribadi dan tidak menyerahkannya kepada pihak yang tidak berwenang.
Memberitahukan keluarga mengenai lokasi bekerja dan informasi pemberi kerja.
Mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah mengenai migrasi aman.
Melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan perekrutan ilegal atau aktivitas yang mengarah pada perdagangan orang.

Dengan memahami berbagai bentuk risiko dan mengetahui langkah-langkah pencegahannya, calon pekerja migran dapat mengambil keputusan secara lebih bijaksana sehingga proses bekerja di luar negeri berlangsung secara aman, legal, dan terlindungi.

Catatan :

BAB 2 PERSIAPAN PENEMPATAN DAN DOKUMEN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2.1 Skema Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat ditempatkan di luar negeri melalui beberapa mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Setiap mekanisme memiliki tata cara, persyaratan, dan pihak yang terlibat sesuai ketentuan yang berlaku.

Government to Government (G to G)

Skema ini merupakan kerja sama resmi antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan. Seluruh proses penempatan dilakukan berdasarkan perjanjian antarpemerintah sehingga memberikan kepastian prosedur serta perlindungan bagi pekerja.

Government to Private (G to P)

Dalam skema ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan perusahaan atau institusi swasta yang berada di negara tujuan. Proses penempatan tetap berada dalam pengawasan pemerintah sehingga hak-hak pekerja dapat lebih terjamin.

Private to Private (P to P)

Penempatan dilakukan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah dan bekerja sama dengan perusahaan atau agen di negara tujuan.

Penempatan Perseorangan

Pada mekanisme ini, calon pekerja memperoleh pekerjaan secara mandiri tanpa melalui perusahaan penempatan. Penempatan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, termasuk bekerja pada pemberi kerja yang memenuhi persyaratan hukum.

Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)

Perusahaan dapat menempatkan tenaga kerjanya ke luar negeri untuk mendukung kegiatan usahanya sendiri, misalnya untuk operasional cabang, proyek tertentu, atau kebutuhan perusahaan di negara lain.

Setiap calon pekerja perlu memahami mekanisme penempatan yang dipilih agar mengetahui hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan yang tersedia.

2.2 Dokumen yang Harus Dipersiapkan

Keberangkatan bekerja ke luar negeri memerlukan sejumlah dokumen sebagai bukti bahwa seluruh proses telah dilakukan secara sah. Dokumen tersebut juga menjadi dasar perlindungan hukum selama bekerja. Dokumen yang umumnya harus dipersiapkan meliputi:

dokumen identitas diri yang masih berlaku;
paspor;
visa kerja sesuai negara tujuan;
surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani;
sertifikat kompetensi apabila dipersyaratkan;
dokumen yang menunjukkan status perkawinan/ buku nikah;
surat persetujuan dari pasangan, orang tua, atau wali sesuai ketentuan;
perjanjian penempatan;
perjanjian kerja;
bukti kepesertaan program jaminan sosial bagi PMI.

Seluruh dokumen harus diperoleh melalui prosedur resmi dan tidak boleh dipalsukan ataupun diubah isinya.

2.3 Tahapan Pendaftaran Secara Resmi

Proses menjadi PMI dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan pemerintah. Mengikuti setiap tahapan dengan benar akan membantu calon pekerja memperoleh perlindungan sejak awal proses penempatan. Secara umum proses tersebut meliputi:

Melakukan pendaftaran

Calon pekerja melakukan pendaftaran melalui sistem yang telah disediakan pemerintah dengan menggunakan data identitas yang benar.

Memilih lowongan pekerjaan

Setelah terdaftar, calon pekerja dapat memilih lowongan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan persyaratan yang dimiliki.

Melengkapi persyaratan

Seluruh dokumen administrasi harus dipenuhi sesuai ketentuan agar proses penempatan dapat dilanjutkan.

Mengikuti pembekalan

Sebelum diberangkatkan, calon pekerja wajib mengikuti pelatihan dan orientasi sebagai bekal bekerja di negara tujuan.

Memperoleh dokumen penempatan

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dinyatakan lolos, calon pekerja akan memperoleh dokumen yang menjadi bukti bahwa proses penempatan telah dilakukan secara resmi.

2.4 Sistem Informasi Penempatan PMI

Pemerintah menyediakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses penempatan dan perlindungan PMI.

Melalui sistem tersebut, berbagai informasi penting dapat dicatat dan dipantau, antara lain:

data calon pekerja;
proses seleksi;
penempatan kerja;
perkembangan status pekerja;
perlindungan selama bekerja;
proses kepulangan apabila kontrak telah berakhir atau terjadi keadaan tertentu.

Keberadaan sistem informasi ini membantu meningkatkan transparansi, memudahkan pengawasan, serta mempercepat pelayanan kepada PMI.

catatan : https://siskop2mi.bp2mi.go.id/

2.5 Memastikan Legalitas Perusahaan Penempatan

Tidak semua perusahaan yang menawarkan pekerjaan di luar negeri memiliki izin untuk melakukan penempatan pekerja migran. Oleh karena itu, calon pekerja wajib memastikan bahwa perusahaan yang dipilih telah memperoleh izin dari pemerintah.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

memeriksa status perizinan perusahaan melalui layanan resmi pemerintah;
memastikan perusahaan memiliki izin operasional yang masih berlaku;
meminta informasi mengenai negara tujuan, jenis pekerjaan, dan pemberi kerja secara tertulis;
menghindari perusahaan yang menolak menunjukkan dokumen legalitasnya;
tidak mudah percaya pada promosi yang menawarkan proses sangat cepat tanpa persyaratan yang jelas.

Perusahaan penempatan yang memiliki izin (P3MI – Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) wajib menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan sesuai standar perlindungan pekerja migran. Sebaliknya, perusahaan yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar P3MI : https://siskop2mi.bp2mi.go.id/profil/lembaga/list_lembaga/p3mi

Rangkuman Bab 2

Sebelum bekerja di luar negeri, setiap calon PMI perlu memahami mekanisme penempatan, menyiapkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan, mengikuti proses pendaftaran secara resmi, serta memastikan perusahaan penempatan memiliki izin yang sah. Persiapan yang baik menjadi fondasi penting agar proses bekerja berlangsung secara legal, aman, dan memperoleh perlindungan hukum sejak awal hingga selesai masa penempatan.

BAB 3 HAK, KEWAJIBAN, DAN PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

3.1 Hak Pekerja Migran Indonesia

Setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hak tersebut diberikan agar pekerja dapat menjalankan pekerjaannya dengan rasa aman sekaligus memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), beberapa hak yang perlu dipahami antara lain sebagai berikut.

Memperoleh Kesempatan Kerja

Setiap calon pekerja berhak memperoleh akses terhadap peluang kerja di luar negeri yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan persyaratan yang dimiliki.

Mendapatkan Informasi yang Jelas

Sebelum menerima pekerjaan, calon PMI berhak mengetahui informasi mengenai:

jenis pekerjaan;
lokasi penempatan;
nama pemberi kerja;
besaran upah;
fasilitas yang diberikan;
masa kontrak;
hak dan kewajiban selama bekerja.

Informasi tersebut harus disampaikan secara terbuka sehingga calon pekerja dapat mengambil keputusan dengan baik.

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Calon PMI berhak memperoleh pembekalan yang bertujuan meningkatkan kompetensi kerja, kemampuan beradaptasi, serta pemahaman mengenai budaya dan peraturan di negara tujuan.

Mendapat Perlakuan yang Adil

Selama proses penempatan maupun saat bekerja, PMI berhak memperoleh pelayanan tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang lainnya.

Menjalankan Ibadah

Setiap PMI tetap memiliki kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara tempat bekerja.

Memperoleh Upah Sesuai Kesepakatan

Pekerja berhak menerima gaji sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan.

Mendapat Perlindungan

Apabila menghadapi permasalahan, seperti perselisihan hubungan kerja, kekerasan, eksploitasi, atau tindakan lain yang melanggar hak pekerja, PMI berhak memperoleh bantuan sesuai mekanisme yang tersedia.

Memahami Isi Perjanjian Kerja

Sebelum menandatangani kontrak, pekerja berhak memperoleh penjelasan mengenai seluruh isi perjanjian agar memahami hak dan kewajibannya.

Berkomunikasi dengan Keluarga

PMI memiliki hak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga maupun pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku di negara penempatan.

Menguasai Dokumen Pribadi

Dokumen penting seperti paspor dan identitas pribadi pada prinsipnya tetap berada dalam penguasaan pekerja, kecuali terdapat ketentuan hukum yang mengatur lain.

Bergabung dalam Organisasi

Di negara yang memperbolehkannya, PMI dapat mengikuti organisasi atau perkumpulan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mendapat Perlindungan Saat Kembali ke Indonesia

Setelah masa kerja berakhir, PMI berhak memperoleh pelayanan kepulangan sesuai prosedur yang berlaku hingga kembali ke daerah asal.

Catatan:

Pertanyaan yang sering ditanyakan PMI

https://cdn1.katadata.co.id/media/chart_thumbnail/218378-ada-2849-aduan-pekerja-migran-indonesia-pada-2025-ini-keluhannya.png?v=1786622787

3.2 Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Selain memiliki hak, PMI juga berkewajiban menjalankan pekerjaannya secara bertanggung jawab. Kewajiban tersebut bertujuan menjaga hubungan kerja yang baik sekaligus menjaga nama baik Indonesia di luar negeri.

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:

Mematuhi Peraturan

PMI wajib menaati hukum yang berlaku di negara tujuan selama masa penempatan.

Menghormati Budaya Setempat

Perbedaan budaya merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, pekerja perlu menghormati adat istiadat, norma sosial, serta kebiasaan masyarakat di negara tempat bekerja.

Melaksanakan Pekerjaan dengan Baik

Pekerja harus menjalankan tugas sesuai jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja.

Menjaga Sikap dan Perilaku

Setiap PMI diharapkan menunjukkan perilaku yang baik, menjaga etika, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik bangsa Indonesia.

Memberikan Informasi kepada Perwakilan RI

Apabila diperlukan, PMI dianjurkan melaporkan keberadaan atau perubahan data kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan agar memudahkan pemberian bantuan apabila terjadi keadaan darurat.

3.3 Memahami Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan dasar hukum hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dokumen ini memuat hak, kewajiban, serta berbagai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebelum menandatangani kontrak, setiap PMI harus membaca seluruh isi dokumen secara teliti dan memastikan tidak ada ketentuan yang merugikan.

Unsur-unsur Penting dalam Perjanjian Kerja

Identitas Para Pihak

Kontrak harus mencantumkan identitas pekerja dan pemberi kerja secara lengkap sehingga masing-masing pihak memiliki kepastian hukum.

Jenis Pekerjaan

Dokumen harus menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan beserta lokasi penempatan secara jelas.

Besaran Penghasilan

Perjanjian perlu memuat informasi mengenai:

- jumlah gaji;
- waktu pembayaran;
- cara pembayaran;
- tunjangan apabila tersedia;
- ketentuan mengenai lembur apabila berlaku.
Waktu Kerja.

Kontrak harus menjelaskan:

- jam kerja;
- waktu istirahat;
- hari libur;
- hak cuti;
- ketentuan lembur apabila ada.
Fasilitas dan Perlindungan

Apabila pemberi kerja menyediakan fasilitas tertentu, seluruhnya perlu dicantumkan secara jelas, misalnya:

- tempat tinggal;
- konsumsi;
- transportasi;
- perlindungan kesehatan;
- perlindungan terhadap risiko kerja sesuai ketentuan.
Masa Berlaku Kontrak

Kontrak harus menjelaskan kapan hubungan kerja dimulai dan kapan berakhir, termasuk ketentuan mengenai perpanjangan apabila dimungkinkan.

Persetujuan Para Pihak

Perjanjian dinyatakan berlaku setelah disetujui dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Tips Sebelum Menandatangani Perjanjian Kerja

Sebelum menyetujui kontrak kerja, lakukan beberapa langkah berikut:

Bacalah seluruh isi kontrak hingga selesai.
Pastikan seluruh informasi sesuai dengan penjelasan yang diterima sebelumnya.
Jangan menandatangani dokumen yang masih kosong atau belum lengkap.
Mintalah penjelasan apabila terdapat istilah atau ketentuan yang belum dipahami.
Simpan salinan kontrak sebagai dokumen pribadi.

Rangkuman Bab 3

Pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan isi perjanjian kerja merupakan bekal penting bagi setiap PMI. Hak memberikan jaminan perlindungan selama bekerja, sedangkan kewajiban menjadi dasar dalam menjalankan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab. Sementara itu, perjanjian kerja berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga setiap pihak mengetahui hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan memahami ketiga aspek tersebut, PMI akan lebih siap menghadapi dunia kerja di luar negeri secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan

Tindak pidana penyelundupan manusia - Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

"Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VII."

Pasal 79 ayat (1) KUHP menyatakan:

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

----------------------------------

Mendefinisikan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons/TIP) dalam Pasal 1 sebagai berikut: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi.

Mengatur hukuman terhadap tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pasal 2-18, termasuk ketentuan yang mengatur penalti terhadap upaya untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dan klausul yang mengatur prinsip non-kriminalisasi para korban akibat pelanggaran yang mungkin telah mereka lakukan selama berlangsungnya perdagangan terhadap mereka.

Menggarisbawahi:

Tindakan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan TPPO;
Investigasi, penuntutan dan pemeriksaan dalam proses peradilan;
Perlindungan terhadap para korban dan saksi (yang meliputi pembentukan (a) unit layanan khusus di kantor polisi setempat di setiap provinsi/kabupaten/kotamadya untuk tujuan pemeriksaan saksi dan/atau korban selama investigasi kasus-kasus perdagangan Orang dan (b) pusat pelayanan terpadu di setiap kabupaten/kotamadya untuk para saksi atau korban)
Kerja sama internasional dan partisipasi masyarakat.

Mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas (pasal 58):

(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
(2) Untuk mencapai efektivitas dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah membentuk Gugus Tugas yang terdiri atas perwakilan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
(9) [Setiap] Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas yang terdiri atas perwakilan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/ akademisi.

Peraturan Perundang-undangan Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lampiran

Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Panduan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat Dan Komunitas
Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional TPPO
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan Dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 08 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sub‐Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 01 Tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO di Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara RI.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO pada Unit Perempuan dan Anak.