Mens Rea dalam Perkara Korupsi

Dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana).

Dalam prosedur penegakkan hukum pidana (acara pidana), terdapat dua pendapat mengenai mana yang harus terlihat lebih dahulu, actus reus atau mens rea? Secara umum, dalam penyelidikan, otomatis penyelidik akan melihat dari actus reus, karena ini pasti lebih dahulu terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, ketimbang mens rea (sikap batin) yang –karena bukan hal yang bersifat fisik- tidak selalu terlihat di tahap penyelidikan. Dalam hal tertangkap tangan pun, mens rea masih penting untuk dibuktikan di tahap berikutnya.

Hal yang perlu diingat adalah, mens rea ini menjadi unsur penting untuk menentukan pertanggungjawaban dari si pelaku. Sebuah tindak pidana bisa jadi menitikberatkan pada actus reus, ketimbang mens rea, misalnya dalam pembunuhan yang dilakukan dengan niat menghilangkan nyawa, maka jelas mens rea nya adalah guilty (bersalah). Namun, dalam pembunuhan akibat dari kelalaian (misalnya, saat pengemudi ugal-ugalan menabrak orang hingga mati), maka pelaku tetap dapat didakwa menghilangkan nyawa orang lain, hanya saja pasalnya akan berbeda (karena mens rea nya berbeda).

Sehingga, berapapun ratio perbandingan mens rea dan actus reus, terlepas dari mana yang harus timbul duluan, keduanya adalah unsur yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara korupsi, akhir-akhir ini muncul perdebatan. Di mana KPK kesulitan melanjutkan perkara korupsi RS Sumber Waras akibat sulitnya menemukan mens rea, walaupun, menurut pemberitaan, pemeriksaan diawali karena adanya hasil audit BPK yang mengindikasikan terdapat kerugian Negara yang timbul dalam peristiwa RS Sumber Waras.

Terlepas dari polemik RS Sumber Waras, dalam perkara korupsi, actus reus dan mens rea penting. Tapi, ketidakhadiran mens rea seberapa pentingkah, untuk menentukan tersangka korupsi ditahan atau tidak?

Korupsi adalah tindak pidana yang tidak mungkin tidak sengaja. Apapun niatannya, jika perbuatannya menimbulkan akibat, seperti, merugikan keuangan Negara dan/atau memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, maka itu dinamakan korupsi. Perlu diingat bahwa setelah ada putusan MK 25/PUU-XIV/2016 korupsi adalah delik materil. Sehingga unsur memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan Negara tersebut perlu dibuktikan terjadi.

Jadi dalam delik korupsi, titik beratnya lain, jika dibandingkan dengan ilustrasi delik pembunuhan di atas maupun tindak pidana biasa lainnya. Pertanggungjawabannya adalah strict liability. Apapun mens rea nya, jika terbukti actus reus nya mengakibatkan akibat yang dimaksud dalam UU Tipikor, maka pelaku dapat dipidana. Di sini, unsur actus reus : unsur mens rea adalah 100 : 0. Perkara korupsi, tidak ditentukan oleh mens rea, melainkan actus reus yang memenuhi UU Tipikor secara formil, dan alat bukti yang cukup untuk membuktikan akibat yang dilarang oleh UU (delik materil) memang terjadi.

Mens Rea dan Penahanan

Apakah kemudian mens rea harus terlihat dari awal proses penyidikan untuk menentukkan dapat ditahan/tidaknya tersangka? Kembali ke konsep awal unsur tindak pidana, actus reus dan mens rea harus ada dalam tindak pidana, tapi tidak ada ketentuan mens rea harus terlihat di tahap awal, apalagi menjadikannya dasar utama untuk penahanan.

Dasar penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah kewenangan penyidik untuk menahan tersangka jika terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan:

1. Menyembunyikan alat bukti.

2. Melarikan diri.

3. Mengulangi tindak pidana.

Asumsi yang dapat ditarik dari ketentuan KUHAP tersebut adalah, merupakan hak penyidik untuk menentukan apakah mens rea terlihat di proses penyidikan atau tidak. Jika ya, maka penyidik punya kekhawatiran tersangka akan melakukan ketiga hal tersebut di atas dan kemudian menetapkan tersangka perlu ditahan. Jika tidak, maka penyidik tidak akan menahan tersangka. Tapi, hal itu tidak limitatif, dalam arti, walau mens rea terlihat di proses penyidikan, penyidik masih berhak untuk tidak menahan, jika tidak khawatir akan ketiga dasar penahanan yang disebut sebelumnya.

Kesimpulan dari penulis dalam hal ini, penempatan mens rea adalah fleksibel dan kasuistis di mana mens rea akan menemui tempat akhirnya, yaitu di ruang pengadilan di mana ia (mens rea) akan dibuktikan. Sebagaimana actus reus pun akan diperiksa apakah benar melawan undang-undang pidana atau tidak, di pengadilan.

Untuk perkara korupsi, penulis berpendapat strict liability adalah tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga, unsur mens rea menjadi tidak relevan dalam prosedur pemeriksaannya, apalagi jika kemudian dijadikan dasar untuk tidak melanjutkan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Untuk penahanan, dasar penahanan adalah untuk menahan tersangka jika terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan menyembunyikan alat bukti, melarikan diri, mengulangi tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP.

Ketiga hal tersebut seluruhnya adalah tergantung penyidik perkara yang bersangkutan. Sehingga akan menahan atau tidak menahan, alasannya dapat ditemukan dalam pertimbangan penyidik.

Dalam hal tindak pidana korupsi, terlepas dari akan ditahan atau tidak, jika dalam penyelidikan diketahui bahwa perbuatan yang diduga adalah tindak pidana (e.g., korupsi) maka perkara akan dibawa ke tahap berikutnya, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Dalam hal ini, tidak ditemukan mens rea dalam sebuah perkara korupsi tidak mengakibatkan dihentikannya penuntutan. Penuntutan akan gagal jika tidak ditemukan 2 alat bukti atau lebih pada saat penyidikan.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa,

1. Mens rea tidak pernah disyaratkan untuk muncul terlihat dari awal pemeriksaan perkara pidana (e.g. korupsi), sehingga menjadikan tidak adanya mens rea sebagai alas an untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara adalah tidak tepat. Masih sangat mungkin mens rea baru muncul di pemeriksaan pengadilan.

2. Alasan untuk tidak melanjutkan perkara adalah jika tidak ditemukan 2 alat bukti minimal, tidak adanya 2 saksi minimal, sehingga/dan perkaranya bukan tindak pidana. Ini menitikberatkan pada actus reus yang harus berupa tindak pidana. Mens rea, sekali lagi, dapat dibuktikan di acara pemeriksaan pengadilan.

3. Perihal penahanan, dasar penahanan bukanlah ada/tidaknya mens rea, melainkan ada kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan menyembunyikan alat bukti, melarikan diri, mengulangi tindak pidana. Akan menahan atau tidak itu terserah penyidik, selama tidak mengganggu jalannya pemeriksaan perkara dan alasannya dapat diterima. Penting bagi penyidik menyatakan secara jelas alasan menahan/tidak menahan tersangka agar tidak dipertanyakan di kemudian waktu.