• Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

• Indikasi asal adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didafta rkan atau semata-mata menu njukan asal suatu barang atau jasa.

• Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:

• • • Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;

    • Produsen barang hasil pertanian;

    • Pembuatan barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau

    • Perdagangan yang menjual barang tersebut.

2. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu; atau

3. Kelompok konsumen barang tersebut.

• Indikasi-asal merupakan indikasi-geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

• Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.

• Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan Buku Persyaratan terkait dan didaftar di Direktorat JenderaI.

Pemakai Indikasi Geografis

1. Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indika si-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.

3. Dal am jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis.

Pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis

1. Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia.

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Ahli Indikasi-geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.

3. Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari :

• lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di tingkat daerah/pusat; dan/atau

• lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam

4. Melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.

5. Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi­ geografis.

6. Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi Pemakai Indikasi-geografis.

7. Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

INDIKASI GEOGRAFIS DARI LUAR NEGERI

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi-geografis di Indonesia.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi-geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

3. Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga terhadap Permohonan dari luar negeri.

4. Dalam hal Permohonan Luar Negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3" Direktorat Jenderal menetapkan keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dan melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

5. Direktorat Jenderal menolak Permohonan dari luar negeri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi. 

6. Penolakan sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) diberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasanya atau perwakilan diplomatilknya di Indonesia da'iam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan tersebut.

7. Ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan dan sanggahan serta permohonan banding dalam Peraturan Pemerintah ini, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan dari luar negeri.

8. Permohonan dari luar negeri yang didaftar diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana menyangkut indikasi-geografis dan indikasi-asal

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis barang yang terdaftar (Pasal92 ayat (1) UUM);

2. Pidana penjara paling lama 4 (em pat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barangyangterdaftar(Pasal 92 ayat (2) UUM);

3. Pidana penjara paling lama 4 (em pat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut (Pasal 93 UUM).