Artikel Bisnis


mengarah ke website hukumonline.com

  1. Usaha Konstruksi untuk Pertambangan, Ini Nomor KBLI-nya

  2. Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU

  3. Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?

  4. Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

  5. Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum

  6. Ketentuan Izin Usaha dan Pengawasan bagi Perusahaan Outsourcing

  7. Ketentuan Pembelian dan Pencantuman Logo Pada Barang Impor Bermerek

  8. Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?

  9. Hak Pemegang Saham Saat Perusahaan Jatuh Pailit

  10. Cara Pembagian Dividen Interim dan Dividen Final PT

  11. Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia

  12. Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya

  13. Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia

  14. Polisi Periksa Izin Perusahaan, Bolehkah?

  15. Aturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan

  16. Begini Perlindungan Debitor dalam Proses PKPU

  17. Yuk Kenali PROPER dan Bagaimana Proses Penilaian PROPER

  18. Bisakah Syarat dan Ketentuan Aplikasi Disebut Perjanjian?

  19. Perizinan Berusaha Freight Forwarding dan Syaratnya

  20. Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan

  21. Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi?

  22. Izin Usaha untuk Lembaga Kursus Bahasa Asing

  23. Kewenangan Hakim Pengawas dalam PKPU dan Kepailitan

  24. Bisakah Rencana Perdamaian Diajukan Kedua Kalinya?

  25. Apakah Monopoli Pasar oleh PT KAI Melanggar Hukum?

  26. Prosedur Mengubah Badan Usaha CV Menjadi PT Secara Berurutan

  27. Perlukah Surat Izin untuk Usaha Dagang (UD)?

  28. Isu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di Bank

  29. Bolehkah Dewan Komisaris Ikut Mengurus Operasional PT?

  30. Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya

  31. Landasan Hukum Berdirinya Koperasi di Indonesia

  32. Apakah Binomo Legal di Indonesia?

  33. Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU

  34. Hukumnya Jika Jangka Waktu Pengembalian Barang Dibatasi oleh Penjual

  35. Ada Persekongkolan Perdamaian PKPU? Lakukan Ini

  36. Haruskah Kreditur PKPU Pakai Jasa Pengacara?

  37. Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan

  38. Simpan Oli Industri di Gudang Sewaan, Ini Izin Usahanya

  39. Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk Reseller

  40. Aturan Honorarium untuk Dewan Pengawas Syariah

  41. Jenis Limbah yang Boleh Diimpor

  42. Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Penegakan Hukum Persaingan Usaha

  43. Salah Beri Surat Pemutusan Kontrak, Langgar Fiduciary Duty?

  44. Cara Penyetoran Saham berupa Tanah

  45. Status Hibah Tanah untuk CSR

  46. Perusahaan Terbuka Menunda RUPS, Adakah Sanksinya?

  47. Hukumnya Asuransi Anggota Tubuh di Indonesia

  48. Cryptocurrency, Halal atau Haram?

  49. Pengurangan Modal PT dengan Penarikan Saham yang Dibeli Kembali

  50. Yang Berwenang Kliring Transaksi Aset Kripto

  51. Tak Diawasi OJK, Benarkah Aset Kripto Ilegal?

  52. Praktik Bisnis Multi Level Marketing di Perusahaan Asuransi

  53. Baru! Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia

  54. Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia

  55. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Masihkah Izin Komersial/Operasional Diperlukan?

  56. 3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

  57. Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?

  58. Bedanya Jasa Ekspedisi, Angkutan Umum, dan Freight Forwarding

  59. Mengenal Bill of Lading: Definisi, Isi, dan Fungsinya

  60. Ini Kriteria Usaha untuk Mendirikan PT Perorangan

  61. Langkah yang Dilakukan Jika Komisaris PT Lalaikan Tugasnya

  62. Mantan Karyawan Bocorkan Rahasia Perusahaan, Ini Hukumnya

  63. Bisakah Kantor Cabang Membuat Peraturan Perusahaan Sendiri?

  64. Syarat-syarat Usaha Jasa Angkutan Umum

  65. Kedudukan serta Prosedur Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Cabang

  66. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Dampak COVID-19

  67. Perbedaan CV dan PT

  68. Ragam Kebijakan Insentif dan Relaksasi Pajak Selama Pandemi

  69. Mengenal Hak Opsi, Put Option, dan Call Option dalam Pasar Modal

  70. Syarat dan Prosedur Izin Usaha Equity Crowdfunding

  71. Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?

  72. Aturan Tender dan Tahapannya

  73. Proses Pembentukan Holding Company di Indonesia

  74. Barang-barang Dilarang Ekspor/Impor

  75. Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja

  76. Aturan Joint Operation dengan Perusahaan Asing

  77. Bisakah Aset Kripto Dijadikan Jaminan Utang?

  78. BUMN Pailit, Ini Akibat Hukumnya

  79. Apa itu CSR dan Fungsinya

  80. Cara Mendapatkan dan Mengecek NIB

  81. Waralaba Gagal, Bolehkah Pemberi Waralaba Mengakhiri Bisnis Sepihak?

  82. Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Swasta

  83. Adakah Batas Kepemilikan Modal Asing bagi Bidang Usaha Rental Alat Berat?

  84. SKDU Sudah Dihapus, Ini Dasar Hukumnya

  85. Bolehkah Gaji Direksi Dipotong karena Performa Perusahaan Tak Memuaskan?

  86. Perbedaan Deposito di Bank Syariah dengan Deposito di Bank Pada Umumnya

  87. Sengketa Nasabah vs Bank, Selesaikan dengan Langkah-langkah Ini

  88. Bolehkah Fatwa Ulama Individu Jadi Dasar Hukum Produk Bank Syariah?

  89. PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya

  90. Direktur Baru Saja Diberhentikan, Sahkah Tindakannya Mewakili PT?

  91. Sanksi Jika Ada Kandungan Non-Halal Pada Produk Bersertifikat Halal

  92. Adukan ke Sini Jika Akad dengan Bank Bertentangan dengan Prinsip Syariah

  93. Tak Lagi Jabat Direksi di Perusahaan Induk, Masih Bisakah Jabat Komisaris di Anak Perusahaan?

  94. Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU

  95. Agar Bisnis Makelar Properti Sesuai Syariah

  96. Mengenal 2 Rekening Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syariah

  97. Aturan tentang Hotel Syariah di Indonesia

  98. Syarat Agar Uang Elektronik Sesuai Syariah

  99. Mau Dirikan PT Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya!

  100. Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah

  101. Debitur Gagal Bayar, Bisakah Bank yang Menanggung Risiko?

  102. Kewajiban Pelaku Usaha Membuat dan Menyampaikan LKPM

  103. Ini Pihak yang Tak Wajib Menyampaikan LKPM

  104. Jerat Pidana Penimbun Obat Terapi COVID-19 dan Oksigen

  105. Jika Terganggu Aktivitas Hotel ‘Gelap’, Lakukan Ini

  106. Syarat-syarat Jadi Komisaris BUMN dan Larangan Rangkap Jabatan

  107. Aturan Batasan Modal Asing untuk Perkebunan Kelapa Sawit

  108. Status Perjanjian Kerjasama Jika Terjadi Merger Perusahaan

  109. Pemberian Kredit Sindikasi oleh Bank Syariah Bersama Bank Konvesional, Bolehkah?

  110. Sharing Data Pribadi antar Perusahaan, Bolehkah?

  111. Siapa Penanggung Pajak Pasca Pembubaran PT, Direksi atau Pemegang Saham?

  112. Yang Bisa Dilakukan Jika Ada Kejanggalan Pemotongan Pajak

  113. Adakah Izin Operasional bagi Sektor Usaha Selama PPKM Darurat?

  114. Keberatan Atas Putusan KPPU, ke Pengadilan Negeri atau Niaga?

  115. Bisakah Mencabut Permohonan Pembubaran PT?

  116. Begini Pembuktian dalam Praktik Kartel dan Monopoli

  117. Direksi Sudah Berganti, Perlukah Surat Kuasa Direvisi?

  118. Usaha Diurus Anak, Bolehkah Jika SIUP Masih atas Nama Orang Tua?

  119. Pengalihan Kredit dari Konvensional ke Syariah, Mungkinkah?

  120. Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), Ini Perlindungan Nasabahnya

  121. Hanya Pihak Ini yang Boleh Melakukan Rapid Tes Antigen

  122. Ini Ketentuan Pendirian PT PMA Bidang Usaha Studi Kelayakan Pertanian

  123. Jika Pendirian PT Tak Diumumkan di Tambahan Berita Negara

  124. Bolehkah Dua PT Diwakili Orang yang Sama dalam Satu Perjanjian?

  125. Mengenal Ekspropriasi dan Nasionalisasi dalam Hukum Indonesia

  126. Aturan Pengunduran Diri Direksi PT

  127. Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil

  128. Pelaksanaan e-Proxy dan e-Voting dalam RUPS Elektronik

  129. Bolehkah Mengenakan Biaya Penarikan Uang kepada Nasabah?

  130. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kemudahannya

  131. Ini 3 Ketentuan Agar Suami-Istri Bisa Dirikan PT

  132. Bisakah Membuka Rekening Rupiah di Luar Negeri?

  133. IMB Diganti PBG, Ini Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya

  134. 3 Langkah Mengubah PT Perorangan Jadi PT Biasa

  135. Bolehkah Bank Syariah Mengenakan Denda karena Nasabah Telat Bayar?

  136. Bolehkah Bank Meminta Informasi Kredit Karyawannya kepada OJK?

  137. Mungkinkah PT Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?

  138. Simak! Ini 5 Langkah Merger PT

  139. Kriteria dan Prosedur Pendaftaran Penyelenggara Fintech Social Crowdfunding

  140. Pendelegasian Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris

  141. Bolehkah PT PMA Melakukan Ekspor?

  142. Bisakah Firma Jadi Pemegang Saham PT?

  143. Cara Perpanjang Peraturan Perusahaan Secara Online

  144. Komitmen Pemerintah dalam Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan

  145. Mengenal Perusahaan Cangkang dan Potensi Penyalahgunaannya

  146. Apakah Merger dan Akuisisi Wajib Dilaporkan ke KPPU?

  147. Mengenal Cash Waqf Linked Sukuk (Sukuk Wakaf)

  148. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya

  149. Bolehkah Bank Syariah Mengadakan Undian Berhadiah?

  150. Badan Usaha Berbentuk UD dan PT, Apa Bedanya?

  151. Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah

  152. Syarat Agar Bangunan Gedung Dapat Digunakan

  153. Tips Membuat Proposal Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU

  154. Hukumnya Jika Unit Usaha BUM Desa Belum Dimuat di Anggaran Dasar

  155. Modal Dasar PT PMA

  156. Pinjol Berbasis Syariah, Berikut Aturan dan Tipsnya

  157. Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Plus

  158. Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT

  159. Pelaksanaan Tak Sesuai Prinsip Syariah, Bolehkah Nasabah Batalkan Akad Secara Sepihak?

  160. Tak Mampu Lunasi Kredit Online, Bisa Dipidana?

  161. Hukumnya Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Depok

  162. Tips Bertransaksi Saham Sesuai Syariah

  163. Bolehkah Membangun RS dan Sekolah dengan Dana Zakat?

  164. Apakah Badan Usaha Merupakan Subjek Zakat?

  165. Mau Mendaftarkan Nama Usaha? Ikuti Panduan Ini!

  166. Saking Terkenalnya, Merek Terdaftar Jadi Istilah Umum, Bisakah Dibatalkan?

  167. Begini Cara Tahu Harga Jual Saham

  168. RUPS Fisik, RUPS Elektronik, dan Circular Resolution; Ini Beda Ketiganya!

  169. 3 Hal yang Patut Diperhatikan dalam Pemberhentian Direksi dan Komisaris

  170. Bolehkah Bank BUMD Menyewakan Kendaraan Dinas ke Pemda?

  171. Kemitraan Inti-Plasma = Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali?

  172. Prosedur Pengurangan Modal Perseroan Terbatas

  173. Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh

  174. Ini Izin yang Diperlukan untuk Pemanfaatan Wilayah Laut

  175. Apa Saja Hal-hal yang Diuji dalam Due Diligence?

  176. Pembatasan Kegiatan di DKI Jakarta Selama Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

  177. Adakah Syarat Modal Dasar Pendirian Usaha Jasa Perjalanan Wisata?

  178. Prinsip Know Your Customer Guna Penelusuran Transaksi Nasabah

  179. Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?

  180. Begini Cara Menghitung Besaran Pajak Indekos

  181. Yang Perlu Diperhatikan saat Akuisisi Perusahaan Terbuka

  182. Perbedaan Merger dengan Akuisisi

  183. Ketentuan Penjualan dan Promosi Minuman Beralkohol

  184. Hukumnya Praktik Pinjam Nama (Nominee) untuk Menghindari Pajak

  185. Landasan Hukum Penerbitan Obligasi Syariah Daerah

  186. Prosedur Penambahan Modal Disetor

  187. Rumus Menghitung Dana Cadangan dan Pembagian Dividen PT

  188. Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya

  189. Berapa Anggaran CSR yang Wajib Dikeluarkan Perusahaan?

  190. Bolehkah Konsep Geopark Dibangun di Taman Nasional Komodo?

  191. next hal 21