.

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

KULIAH HUKUM SIBER

HIMAWAN DWIATMODJO, S.H., LL.M.

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
Download Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Ebook

Tugas Mahasiswa

Agar lebih memahami materi tentang pelindungan data pribadi, lakukanlah aktivitas sesuai petunjuk berikut ini!

Bacalah soal dengan cermat dan saksama!
Lakukanlah analisis kasus sebelum menjawab soal yang diberikan!
Periksalah kembali jawaban hasil mengerjakan sebelum mengumpulkan LK ini!
Kerjakan secara kelompok (3–5 mahasiswa).
Output: Analisis tertulis (3–5 halaman) dan Presentasi kelas
Presensi dilakukan pertemuan minggu depan

Ada berita yaitu :

Dalam tahapan Pilkada DKI Jakarta 2024, muncul dugaan pencatutan KTP warga Jakarta yang digunakan secara sepihak sebagai syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Sejumlah warga mengaku tidak pernah memberikan dukungan, tetapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka tercatat dalam sistem pendukung pasangan calon. Bahkan data keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga disebut ikut tercantum

Kasus ini menimbulkan persoalan serius terkait:

penggunaan data pribadi tanpa persetujuan,
keamanan sistem informasi pemilu,
serta perlindungan hukum terhadap data kependudukan warga negara.

Identifikasi Permasalahan Hukum

Apa bentuk dugaan pelanggaran hukum siber yang terjadi dalam kasus tersebut?
Jelaskan apakah NIK dan data KTP termasuk data pribadi menurut hukum Indonesia.
Prinsip perlindungan data pribadi apa saja yang diduga dilanggar?

Analisis Regulasi

Analisis kasus berdasarkan:
1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Siapa yang dapat dikategorikan sebagai:
1. Pengendali Data Pribadi?
2. Prosesor Data Pribadi?
3. Apakah penggunaan data dukungan tanpa persetujuan memenuhi unsur pemrosesan data ilegal?

Analisis Tanggung Jawab Hukum

Jelaskan bentuk tanggung jawab:

Administratif
Perdata
Pidana

yang mungkin timbul dari kasus tersebut. Siapa saja pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum?
Rekomendasi Solusi. Susun rekomendasi kebijakan hukum untuk mencegah kasus serupa.

Masih perlu didiskusikan?

Hubungi Kami