HUKUM PERSAINGAN USAHA

Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) (Pasal 5) - Kesepakatan antar pesaing untuk menetapkan harga jual atau harga beli.

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 :

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalaim ayat (1) tidak berlaku bagi: 

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau 

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. 

Ringkasan Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009

Perkara Dugaan Pelanggaran Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Minyak Goreng Sawit

1. Pelapor

Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009 merupakan perkara inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan bukan berasal dari laporan masyarakat maupun pelaku usaha. KPPU memulai penyelidikan setelah melakukan pemantauan terhadap kondisi pasar minyak goreng nasional yang menunjukkan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat. Dugaan tersebut muncul ketika harga Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng mengalami penurunan di pasar internasional, tetapi harga minyak goreng di pasar domestik tetap bertahan pada tingkat yang tinggi. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan mekanisme pasar yang kompetitif sehingga menimbulkan dugaan adanya koordinasi antarpelaku usaha dalam menentukan harga maupun mengendalikan pasokan. Berdasarkan hasil penelitian awal tersebut, KPPU menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk melakukan penyelidikan atas prakarsa sendiri terhadap perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng sawit di Indonesia.

2. Terlapor

Terlapor dalam perkara ini adalah 21 perusahaan produsen minyak goreng sawit yang merupakan pelaku utama dalam industri minyak goreng nasional. Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai sebagian besar pangsa pasar minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah di Indonesia. Dalam proses pemeriksaan, KPPU menilai bahwa struktur pasar minyak goreng merupakan pasar yang sangat terkonsentrasi (oligopolistik), sehingga memudahkan terjadinya koordinasi perilaku usaha di antara para pelaku usaha. Dari seluruh terlapor, KPPU akhirnya menyatakan 20 perusahaan terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan satu perusahaan dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Kronologi

Perkara ini bermula pada periode 2007–2008 ketika harga CPO dunia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan harga bahan baku tersebut menyebabkan harga minyak goreng di Indonesia ikut meningkat. Namun, ketika harga CPO dunia kemudian turun secara drastis, harga minyak goreng di pasar domestik tidak mengalami penurunan secara proporsional. Akibatnya, masyarakat tetap membeli minyak goreng dengan harga yang relatif tinggi meskipun biaya produksi para produsen telah menurun.

Melihat kondisi tersebut, KPPU melakukan penelitian terhadap perilaku pasar minyak goreng. Dari hasil penyelidikan ditemukan adanya kesamaan pola penetapan harga (price parallelism) di antara produsen besar, di mana perubahan harga dilakukan hampir pada waktu yang bersamaan dengan besaran yang relatif seragam. Selain itu, KPPU menemukan adanya komunikasi dan pertemuan antarperusahaan melalui asosiasi industri yang diduga menjadi sarana koordinasi perilaku usaha.

Dalam proses pembuktian, KPPU tidak menemukan adanya perjanjian tertulis yang secara eksplisit menunjukkan kesepakatan kartel. Oleh karena itu, pembuktian dilakukan menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence) berupa analisis struktur pasar, perilaku ekonomi para pelaku usaha, kesamaan pola harga, serta komunikasi antarpelaku usaha. Berdasarkan keseluruhan bukti tersebut, KPPU menyimpulkan bahwa para terlapor telah melakukan perjanjian oligopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 4, perjanjian penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5, serta kartel sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut KPPU, tindakan para pelaku usaha tersebut mengakibatkan berkurangnya persaingan usaha dan merugikan konsumen karena harga minyak goreng tidak terbentuk melalui mekanisme pasar yang sehat.

4. Perjalanan Kasus

Setelah melalui proses pemeriksaan yang melibatkan pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, ahli, serta analisis ekonomi, KPPU mengeluarkan Putusan Nomor 24/KPPU-I/2009. Dalam putusan tersebut, KPPU menyatakan bahwa sebagian besar terlapor terbukti melanggar Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai konsekuensinya, KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada 20 perusahaan dengan total nilai mencapai sekitar Rp299 miliar.

Para terlapor kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pemeriksaannya, Pengadilan Negeri menilai bahwa bukti yang digunakan KPPU, khususnya indirect evidence, belum cukup membuktikan adanya kesepakatan kartel secara meyakinkan. Pengadilan berpendapat bahwa kesamaan harga belum tentu menunjukkan adanya perjanjian, karena dapat pula dipengaruhi oleh kondisi pasar dan faktor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU.

Tidak menerima putusan tersebut, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011, permohonan kasasi KPPU ditolak sehingga putusan Pengadilan Negeri tetap berlaku. Akibatnya, sanksi administratif yang dijatuhkan oleh KPPU tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun hasil akhirnya membatalkan putusan KPPU, perkara ini tetap menjadi salah satu landmark case dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Kasus ini sering dijadikan rujukan dalam kajian akademik karena menegaskan pentingnya standar pembuktian dalam perkara kartel, khususnya mengenai penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence). Putusan ini juga menjadi pelajaran bagi KPPU dalam memperkuat metode investigasi dan pembuktian pada perkara-perkara kartel berikutnya, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.