Jawablah pertanyaan berikut!

Menurutmu, apa cara paling efektif untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia? ...........................

Upaya Pemberantasan Korupsi

• Tindakan korupsi tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal. Setiap kasus memiliki pemicunya masing-masing. Berangkat dari hal tersebut, menurut Fijnaut dan Roberts (2002), tidak ada solusi yang universal dalam pemberantasan korupsi. Diperlukan identifikasi yang mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi agar bentuk upaya pemberantasan korupsi yang efektif dapat terwujud.

• Carolien Kelin Haarhuis merumuskan empat tipe kebijakan yang dapat diterapkan untuk memberantas korupsi, yakni:

1. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama dari pejabat publik. Misalnya, dengan melakukan deregulasi ekonomi, reformasi pajak, dan monopoli negara;

2. Melakukan reformasi hukum dan peradilan;

3. Menciptakan sistem pelayanan publik yang baik; dan

4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Upaya pemberantasan korupsi dapat diterapkan melalui dua pendekatan:

• Pendekatan Penal yang bersifat REPRESIF

Pendekatan penal merupakan strategi penanganan melalui jalur hukum, seperti pembentukan lembaga antikorupsi dan instrumen hukum.

• Pendekatan Nonpenal yang bersifat PREVENTIF

Pendekatan nonpenal merupakan strategi penanganan berupa pencegahan melalui jalur nonhukum, seperti upaya perbaikan sistem di sektor publik dan seminar atau lokakarya antikorupsi bagi masyarakat luas.

Contoh Penerapan Kebijakan Pendekatan Penal dan Nonpenal

• Penal

1. Operasi tangkap tangan (OTT)

2. Denda

3. Penjara

4. Penghapusan hak politik

• Non Penal

1. Transportasi birokrasi melalui e-goverment, e-budgeting, dan e-procurement

2. Meningkatkan public awareness tentang korupsi lewat kampanye, diseminasi, dan diskusi terbuka.

3. Menyediakan akses yang mudah sebagai sarana pelaporan.

4. Memperkuat infrastruktur electronic surveilance

Beberapa bentuk lainnya dalam penerapan kebijakan nonpenal:

• Penataan SDM yang mengedepankan profesionalisme dan taat norma;

• Penataan kembali tata kerja kelembagaan instansi dan organisasi;

• Penyederhanaan dalam penyusunan kebijakan;

• Penataan sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;

• Peningkatan profesional dan efektivitas satuan pengawas internal;

• Peningkatan kesadaran dan pembukaan pengawasan partisipatif masyarakat;

• Penataan undang-undang.

Dalam menjalankan upaya pemberantasan korupsi, saksi pelapor, korban, dan saksi pelaku dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan:

“Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”

-------------------------------------------------

Penal dan non penal adalah dua pendekatan untuk menanggulangi kejahatan. Pendekatan penal bersifat represif dan menggunakan hukum pidana untuk memberikan sanksi setelah kejahatan terjadi, sedangkan pendekatan non penal bersifat preventif dengan upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi, seperti melalui edukasi, perubahan sosial, dan penegakan peraturan non-hukum pidana. 

Pendekatan Penal

• Sifat: Represif (penindasan atau pemberantasan).

• Tujuan: Memberikan sanksi pidana kepada pelaku setelah kejahatan terjadi.

• Contoh: Menggunakan hukum pidana (KUHP) dan peradilan pidana untuk memproses pelaku tindak pidana. 

Pendekatan Non Penal

• Sifat: Preventif (pencegahan). 

• Tujuan: Mencegah terjadinya kejahatan dengan menekan akar masalah dan menciptakan lingkungan yang kondusif. 

• Contoh:

1. Melakukan program edukasi dan pembinaan moral. 

2. Melakukan penataan dalam berbagai sektor sosial. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.