1. Dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak

   • Sebuah perjanjian tidak sah apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan. 

   • Perjanjian harus dibuat dengan persetujuan ikhlas para pihak. 

   • Itulah sebabnya dalam pasal penutup setiap perjanjian ada pencantuman kalimat “... demikian perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga ...”. 

   • Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, misalnya salah satu pihak dalam perjanjian dalam keadaan sakit atau dipaksa maka perjanjian itu batal demi hukum.

2. Kecakapan para pihak

   • Maksudnya adalah bahwa yang membuat dan menandatangani perjanjian adalah oarang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. 

   • Walaupun pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak namun ada pengecualian, yaitu :

     1. anak yang belum dewasa (belum 21 tahun dan belum menikah);

     2. orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan;

     3. orang sakit jiwa.

3. Hal tertentu

   • Maksudnya adalah objek yang diatur harus jelas. Misalnya perjanjian jual beli tanah harus jelas menyebutkan letak, luas, status tanah dan sebagainya. 

   • Semakin jelas menyebutkan identitas objek jual beli tanah tersebut, maka semakin baik perjanjian yang dibuat.

4. Sebab yang dibolehkan

   • Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 

   • Setiap perjanjian yang bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan juga batal demi hukum.

1. Negosiasi

Pada tahap ini terjadi tawar-menawar kehendak para pihak untuk kemudian dituankan dalam perjanjian.

2. Memorandum of Understanding (MoU) - Nota Kesepahaman (jika ada)

• Dalam tahap ini yang merupakan kelanjutan negosiasi dituangkan butir-butir kesepakatan negosiasi. 

• MoU bukan sebuah perjanjian tapi merupakan pegangan sementara bagi para pihak sebelum masuk pada tahap penyusunan perjanjian.

3. Penyusunan perjanjian

Tahapan dalam penyusunan draft perjanjian :

3. • membuat draft perjanjian

   • koreksi draft perjanjian oleh masing-masing pihak

   • penandatanganan perjanjian

Yang dibutuhkan dalam proses penulisan naskah perjanjian adalah kejelian dalam menangkan berbagai keinginan para pihak, memahami aspek hukum, dan menguasai bahasa perjanjian dengan rumusan yang tepat, singkat, jelas dan sistematis.

4. Pelaksanaan perjanjian

   • Perjanjian yang baik mestinya dapat dilaksanakan para pihak. 

   • Masing-masing pihak memperoleh haknya dan menjalankan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian.

   • Prof. R. Subekti, SH., “wanprestasi” itu dapat berupa 4 macam:

     1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

     2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.

     3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,

     4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut Undang-Undang 10 Tahun 2020, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan.

Adapun asas-asas yang mengatur bea materai yang diantaranya yaitu asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

Adapun bea materai diberlakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju kesejahteraan, memberikan kepastian hukum yang adil, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun objek bea materai Rp. 10.000,- Pada Pasal 3 ayat (1), bea materai dikenakan atas 2 hal yakni :

1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata.

2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Adapun dokumen bersifat perdata yang dimaksud yakni meliputi beberapa hal berikut.

1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau sejenisnya.

2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipan.

3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipan.

4. Surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun.

5. Dokumen transaksi surat berharga, dalan nama atau bentuk apapun.

6. Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang.

7. Dokumen yang bernilai lebih dari Rp 5 juta rupiah yang menyebutkan penerima uang, terdapat pengakuan hutang dilunasi atau diperhitungkan.

8. Dokumen lain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, adapun dokumen yang bukan merupakan objek pajak, yakni :

1. Dokumen terkait lalu lintas orang dan barang seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas pengirim, dan surat lain sejenisnya.

2. Segala bentuk ijazah.

3. Tanda terima pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lain terkait hubungan kerja.

4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas daerah, dan lembaga lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kwitansi untuk segala jenis pajak dan penerimaan lainnya.

6. Tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi.

7. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang, surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada bank, koperasi, dan badan lain kepada nasabah.

8. Surat gadai.

9. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbalan hasil dari surat berharga dengan nama dan bentuk apapun.

10. Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter.

Tarif tunggal bea materai Rp. 10.000 sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2021. Sementara ini, materai Rp. 3.000 dan Rp. 6.000 masih berlaku selama masa transisi hingga 31 Desember 2021.

Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai