1. (Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.

2. Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:

   • Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau

   • SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.

3. Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:

   • menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;

   • melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan

   • memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

4. Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:

   • tanda penerimaan laporan; dan

   • laporan polisi.

5. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4) huruf b, terdiri atas:

   • laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan

   • laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Laporan Polisi, diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

6. Laporan Polisi, penanganannya dapat:

   • dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;

   • diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan

   • dilimpahkan ke instansi lain.

7. Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

8. Kepala SPKT/SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada:

   • pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;

   • Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;

   • Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang  diterima di SPKT Polres; atau

   • Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.

A. Kegiatan Penyidikan

1. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

   • penyelidikan;

Penyelidikan, dilakukan apabila:

1. • 1. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;

     2. pengembangan perkara; dan/atau

     3. belum terpenuhi alat bukti.

   • dimulainya penyidikan;

   • upaya paksa;

   • pemeriksaan;

   • penetapan tersangka;

   • pemberkasan;

   • penyerahan berkas perkara;

   • penyerahan tersangka dan barang bukti; dan

   • penghentian penyidikan.

2. Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:

   • pemeriksaan;

   • memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;

   • menyerahkan berkas ke pengadilan; dan

   • menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.

3. Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan. Registrasi administrasi penyidikan, dilakukan secara terpusat.

4. Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana, harus diterbitkan SP2HP.

5. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

5. • 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;

     2. tidak berdampak konflik sosial;

     3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

     4. prinsip pembatas:

1) pada pelaku:

5. • 4. • • tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

          • pelaku bukan residivis;

2) pada tindak pidana dalam proses:

5. • 4. • • penyelidikan; dan

          • penyidikan,  sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b.  formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;

3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan

5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

B.  Dimulainya Penyidikan

1. Penyidikan dilakukan dengan dasar:

   • Laporan Polisi; dan

   • Surat Perintah Penyidikan, paling sedikit memuat:

     1. dasar penyidikan;

     2. identitas tim penyidik;

     3. perkara yang dilakukan penyidikan;

     4. waktu dimulainya penyidikan; dan

     5. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

2. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP. SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. SPDP paling sedikit memuat:

   • dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;

   • waktu dimulainya penyidikan;

   • jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;

   • identitas tersangka; dan

Identitas tersangka, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.

2. • identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

3. Dalam  hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

4. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

5. Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan, paling sedikit memuat:

   • jumlah dan identitas Penyidik;

   • objek, sasaran dan target penyidikan;

   • kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;

   • karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;

   • waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;

   • sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;

   • kebutuhan anggaran penyidikan; dan

   • kelengkapan administrasi penyidikan.

C. Upaya Paksa

1. Upaya paksa dapat didahului dengan penyelidikan. Upaya paksa meliputi:

a.  pemanggilan;

1. • • Pemanggilan, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

     • Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

     • Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan melalui:

       1. perwakilan negara Republik Indonesia tempat domisili orang yang dipanggil, untuk WNI yang berada di luar wilayah Indonesia; atau

       2. perwakilan negaranya di Indonesia, bagi WNA yang berada di luar wilayah Indonesia.

     • Pemanggilan, dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.

     • Pemanggilan terhadap pejabat negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

     • Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang.

b.  penangkapan;

• Penangkapan, dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyelidik atas perintah Penyidik.

• Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.

• Dlam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.

• Penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau  konsulat perwakilan  negara   yang   bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.

• Dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.

• Tersangka yang diduga berada di luar wilayah Indonesia, Penyidik berkoordinasi dengan Bagkerma Robinops Bareskrim Polri untuk verifikasi pengajuan proses penerbitan Red Notice yang dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara dengan mengundang Divisi Hubungan Internasional Polri.

c.  penahanan;

• Penahanan, dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan.

• Tindakan penahanan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

• Tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada Penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama di dalam rutan berada pada pejabat pengemban  fungsi  tahanan dan barang bukti.

• Dalam hal penahanan  tidak  sah  berdasarkan  putusan pra peradilan, tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.

d.  penggeledahan;

• Penggeledahan, dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dengan dilengkapi dengan:

  1. surat perintah penggeledahan; dan

  2. surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.

• Penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan dilakukan oleh Polisi wanita/PNS Polri wanita/wanita yang dipercaya dan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh Penyidik/Penyidik Pembantu.

e.  penyitaan; dan

1. • • Penyitaan, dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan, wajib dilengkapi dengan:

       1. surat perintah penyitaan; dan

       2. surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

     • Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan. Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

f.  pemeriksaan surat.

1. • • Pemeriksaan surat, merupakan tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu untuk membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan komunikasi, penyelenggara sistem elektronik, jasa pengiriman barang atau angkutan, jika benda/barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani.

     • Untuk kepentingan pemeriksaan surat, Penyidik/Penyidik Pembantu dapat meminta kepada kepala kantor pos dan giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau angkutan untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk kepentingan itu harus dibuatkan surat tanda penerimaan.

     • Pemeriksaan surat, dilakukan dengan izin khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan lain.

     • Pemeriksaan surat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

D. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan, bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

2. Pemeriksaan terhadap saksi/ahli/tersangka yang berada di luar negeri dapat dilakukan di negara tempat saksi/ahli/tersangka berada dengan alasan patut dan wajar, serta telah dilakukan upaya pemanggilan terlebih dahulu dan diketahui oleh kedutaan besar Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Pemeriksaan terhadap pejabat negara yang sudah menjadi tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Terhadap tersangka yang tidak mampu didampingi oleh Penasihat Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemeriksaan Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka. Pemeriksaan  konfrontasi,      Penyidik/Penyidik Pembantu wajib menghindarkan terjadinya konflik.

7. Dalam hal menguji persesuaian keterangan para  saksi atau tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi.

E. Penetapan Tersangka

1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Penetapan tersangka, dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

2. Tersangka dapat dikenakan tindakan pencegahan agar tidak melarikan diri keluar wilayah negara Indonesia.

3. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dalam tahap awal dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi untuk mencegah berpergian ke luar negeri orang yang disangka melakukan tindak pidana dan ditindaklanjuti secara tertulis.

F. Pemberkasan

1. Setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana.

2. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan, terdiri atas:

a. isi berkas perkara; dan

b. bukan isi berkas perkara.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrasi Penyidikan, diatur dengan Peraturan Kabareskrim Polri.

G. Penyerahan Berkas Perkara

1. Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai.

2. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.

H. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

1. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

2. Apabila Tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

3. Dalam hal acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan/atau perkara pelanggaran lalu lintas, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa ke pengadilan.

I. Penghentian Penyidikan

1. Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.

2. Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

3. Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation). Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

1. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;

2. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;

3. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;

4. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan

5. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

1. Untuk mengukur keberhasilan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, dilakukan evaluasi kinerja melalui aplikasi e-mp.

2. Atasan Penyidik dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan, dilaksanakan melalui aplikasi e-mp. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem aplikasi e-mp diatur dengan Peraturan Kabareskrim Polri.