• P-1 Penerimaan Laporan (Tetap)

• P-2 Surat Perintah Penyelidikan

• P-3 Rencana Penyelidikan

• P-4 Permintaan Keterangan

• P-5 Laporan Hasil Penyelidikan

• P-6 Laporan Terjadinya Tindak Pidana

• P-7 Matrik Perkara Tindak Pidana

• P-8 Surat Perintah Penyidikan

• P-8A Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan

• P-9 Surat Panggilan Saksi / Tersangka

• P-10 Bantuan Keterangan Ahli

• P-11 Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli

• P-12 Laporan Pengembangan Penyidikan

• P-13 Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan

• P-14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan

• P-15 Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara

• P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana

• P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

• P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Pennyidikan

• P-18 Hasil Penyidikan Belum Lengkap

• P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi

• P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis

• P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap

• P-21A Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

• P-22 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

• P-23 Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

• P-24 Berita Acara Pendapat

• P-25 Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara

• P-26 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

• P-27 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan

• P-28 Riwayat Perkara

• P-29 Surat Dakwaan

• P-30 Catatan Penuntut Umum

• P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

• P-32 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili

• P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS

• P-34 Tanda Terima Barang Bukti

• P-35 Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan

• P-36 Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan

• P-37 Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana

• P-38 Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa

• P-39 Laporan Hasil Persidangan

• P-40 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim

• P-41 Rencana Tuntutan Pidana

• P-42 Surat Tuntutan

• P-43 Laporan Tuntuan Pidana

• P-44 Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan

• P-45 Laporan Putusan Pengadilan

• P-46 Memori Banding

• P-47 Memori Kasasi

• P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

• P-49 Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi

• P-50 Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

• P-51 Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat

• P-52 Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat

• P-53 Kartu Perkara Tindak Pidana

Sumber :

• Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

• Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019  tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia