PT. Perorangan

Materi ini disusun berbasis:

• UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)

• Perubahan terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

• PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria UMK

PT PERORANGAN (PERSEROAN PERSEORANGAN)

Revolusi Badan Hukum Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep Perseroan Perorangan sebagai badan hukum baru di Indonesia.

2. Menjelaskan perubahan fundamental hukum PT pasca UU Cipta Kerja.

3. Menganalisis perbedaan PT Perorangan dengan PT Konvensional.

4. Memahami prosedur pendirian secara elektronik melalui sistem pemerintah.

5. Mengidentifikasi hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum pendiri.

6. Menerapkan konsep PT Perorangan sebagai instrumen legalisasi UMKM modern.

I. LATAR BELAKANG LAHIRNYA PT PERORANGAN

Transformasi Hukum Perusahaan Indonesia

Sebelum UU Cipta Kerja, konsep Perseroan Terbatas di Indonesia memiliki karakter utama:

• Minimal 2 orang pendiri

• Akta notaris wajib

• Biaya relatif tinggi

• Tidak ramah UMKM

Akibatnya:

• Banyak pelaku usaha mikro tetap informal.

• Akses pembiayaan sulit.

• Perlindungan hukum lemah.

Melalui UU No. 6 Tahun 2023, negara melakukan reformasi besar: Negara menghadirkan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum sederhana bagi UMK. Ini merupakan perubahan paradigma hukum perusahaan Indonesia.

II. DEFINISI PT PERORANGAN

Menurut perubahan UU: Perseroan Perorangan adalah: badan hukum yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Karakter penting:

✅ Tetap badan hukum
✅ Pemisahan harta pribadi dan perusahaan
✅ Pendiri tunggal
✅ Tanpa akta notaris saat pendirian awal
✅ Berbasis sistem elektronik pemerintah

III. DASAR HUKUM UTAMA

Landasan hukum PT Perorangan:

1. UU No. 6 Tahun 2023

   • Mengubah rezim hukum PT klasik.

   • Mengakui perseroan satu orang.

2. UU No. 40 Tahun 2007 (sebagaimana diubah)

   • Struktur hukum Perseroan tetap berlaku.

3. PP No. 8 Tahun 2021

   • Modal dasar.

   • Tata cara pendirian.

   • Perubahan dan pembubaran.

4. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM.

IV. FILOSOFI HUKUM PT PERORANGAN

Negara menggeser konsep:

Dari:  Corporate Formalism ➡ badan usaha hanya untuk pemodal besar.

Menjadi: Inclusive Corporate Law ➡ badan hukum untuk UMKM.

Tujuan utama:

• Formalisasi UMKM

• Kemudahan berusaha

• Perlindungan hukum pelaku usaha kecil

• Akses pembiayaan perbankan

• Peningkatan investasi nasional

V. KRITERIA PT PERORANGAN

Tidak semua usaha dapat menjadi PT Perorangan. Harus memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Kecil.

Usaha Mikro

• Modal usaha maksimal ± Rp1 miliar (tidak termasuk tanah & bangunan)

• Omzet maksimal ± Rp2 miliar/tahun

Usaha Kecil

• Modal usaha hingga ± Rp5 miliar

• Omzet maksimal ± Rp15 miliar/tahun

Jika berkembang melewati batas ini → wajib berubah menjadi PT biasa.

VI. KARAKTERISTIK UTAMA PT PERORANGAN

1. Pendiri Tunggal,  Satu orang dapat sekaligus menjadi:

• Pemegang saham

• Direktur

Tidak ada komisaris.

2. Status Badan Hukum. Begitu terdaftar di sistem Kemenkumham:

➡ otomatis menjadi badan hukum. Tidak perlu pengesahan menteri seperti PT biasa.

3. Pernyataan Pendirian. Menggantikan akta notaris. Berisi:

• • Nama perseroan

  • Tujuan usaha

  • Modal

  • Alamat

  • Data pendiri

4. Modal Dasar Fleksibel. Tidak ada minimum modal. Pendiri menentukan sendiri besaran modal.

5. Administrasi Digital. Semua proses dilakukan online. Indonesia memasuki era Digital Corporate Formation.

VII. PROSEDUR PENDIRIAN PT PERORANGAN

Langkah sistematis:

Tahap 1 — Persiapan. Pendiri harus:

• WNI

• Berusia minimal 17 tahun

• Cakap hukum

Tahap 2 — Membuat Pernyataan Pendirian

Melalui sistem AHU Online. Data diinput sendiri oleh pendiri.

Tahap 3 — Pendaftaran Elektronik. Upload:

• KTP

• NPWP

• Data usaha

Tahap 4 — Sertifikat Pendirian. Sistem menerbitkan:

• Sertifikat badan hukum

• NIB (melalui OSS)

PT resmi berdiri.

VIII. STRUKTUR ORGAN PT PERORANGAN

Berbeda dari PT biasa.

Organ PT Biasa PT Perorangan

RUPS Ada Diganti keputusan pemegang saham

Direksi Ada Pendiri

Komisaris Ada Tidak ada

Keputusan perusahaan cukup dibuat oleh pendiri.

IX. TANGGUNG JAWAB HUKUM

Prinsip utama: Limited Liability

Pemilik tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perseroan.

Namun tanggung jawab terbuka jika:

• mencampur harta pribadi dan perusahaan,

• menggunakan PT untuk penipuan,

• bertindak dengan itikad buruk.

Ini dikenal sebagai: Piercing the Corporate Veil.

X. KEWAJIBAN PT PERORANGAN

Setiap tahun wajib:

1. Menyampaikan laporan keuangan.

2. Memperbarui data perseroan.

3. Melaporkan perubahan usaha.

Jika tidak → status badan hukum dapat dibekukan.

XI. PERUBAHAN STATUS PT PERORANGAN

Wajib berubah menjadi PT biasa jika:

• pemegang saham lebih dari satu,

• usaha tidak lagi kategori UMK,

• menerima investor.

Maka:

• wajib akta notaris,

• wajib struktur direksi & komisaris.

XII. PEMBUBARAN PT PERORANGAN

Dapat dilakukan jika:

• keputusan pendiri,

• usaha berhenti,

• pailit,

• melanggar hukum.

Dilakukan melalui sistem elektronik.

XIII. KEUNGGULAN STRATEGIS PT PERORANGAN

Bagi Pelaku Usaha

• Legalitas cepat

• Biaya sangat rendah

• Akses bank & investor

• Kredibilitas bisnis meningkat

Bagi Negara

• Formalisasi ekonomi informal

• Peningkatan pajak

• Ekosistem UMKM modern

XIV. RISIKO DAN PERMASALAHAN PRAKTIS

Sebagai konsultan pendirian PT, praktik lapangan menunjukkan:

Risiko Umum

• Pemilik mencampur rekening pribadi

• Tidak membuat pembukuan

• Menganggap PT Perorangan sama dengan usaha pribadi

Padahal secara hukum: PT Perorangan tetap entitas terpisah.

XV. STUDI KASUS PRAKTIS

Kasus 1 — Online Shop Owner

Seorang mahasiswa membuka bisnis fashion.

Masalah: marketplace membatasi akun personal.

Solusi: Mendirikan PT Perorangan → mendapat:

• NIB,

• rekening bisnis,

• akses supplier besar.

Kasus 2 — UMKM Makanan

Pengusaha catering ingin ikut tender pemerintah.

Syarat: harus berbadan hukum.

PT Perorangan menjadi solusi cepat tanpa notaris.

Kasus 3 — Startup Awal

Founder memulai sendiri sebelum investor masuk. Tahap:

1. PT Perorangan

2. Scaling

3. Upgrade menjadi PT biasa

XVI. ANALISIS AKADEMIK

PT Perorangan merupakan:

✅ Simplifikasi hukum perusahaan
✅ Demokratisasi badan hukum
✅ Model hybrid antara sole proprietorship dan corporation

Indonesia mengikuti tren global:

• Single Member Company (Uni Eropa)

• One Person Company (India)

• Sole Corporation (beberapa negara OECD)

XVII. RANGKUMAN

• PT Perorangan adalah inovasi hukum perusahaan Indonesia.

• Dapat didirikan oleh satu orang.

• Diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil.

• Memberikan status badan hukum dengan prosedur sederhana.

• Tetap menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas.

• Menjadi instrumen formalitas UMKM menuju ekonomi modern.