Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah mengatur mengenai pengertian perlindungan konsumen yakni terdapat di pasal 1 angka 1 yang berbunyi Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.

Pengertian perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal tersebut, dirasa cukup memadai. Kalimat yang menyatakan ―segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum‖, menjadi harapan untuk dapat meniadakan tindakan sewenang-wenang yang justru dapat merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen (Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1).

Kepastian hukum dilakukan guna melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus tersendiri, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak dapat bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan dibentuknya Undang- undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang sama serta berimbang, mereka pun bisa menggugat maupun menuntut jika suatu saat ternyata hak-hak konsumen telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Berbicara mengenai konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah mencantumkan pengertian konsumen yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus diberikan perlindungan oleh hukum.

Prinsip kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha antara lain prinsip let the buyer beware, kedudukan pelaku usaha berada di posisi seimbang dengan konsumen. Prinsip the due care theory, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Prinsip the privity of contract pelaku usaha mempunyai kewajiban melindungi konsumen, namun hal tersebut dilakukan bila diantara mereka terjadi suatu hubungan kontraktual.

Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah suatu bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dikembangkan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan di era serba modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia namun telah menjadi perhatian dunia.

Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan konsumen  adalah  ―Segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen‖ Kalimat  yang  menyatakan  ―segala  upaya   yang  menjamin  adanya kepastian hukum‖, diharapkan menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Berdasarkan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang atau jasa dari adanya kemungkinan kerugian, maka. Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap konsumen sebagai pemenuhan kebutuhannya terhadap konsumen Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara untuk mempertahankan hak dan kewajiban itu (Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 45). Dalam berbagai litelatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen. Hukum Konsumen menurutnya adalah ―Keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.

Makna dari kata ―keseluruhanbermaksud untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk didalamnya, baik aturan hukum pidana, perdata, administrasi negara hingga aturan hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah ‖hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya‖, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi : hak atas informasi yang diterima, memilih harga, hingga akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

UUPK belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi E- commerce karena ketentuan–ketentuan yang tercantum dalam UUPK belum mengakomodir hak–hak konsumen dalam transaksi E-commerce. Hal ini dikarenakan E-commerce memiliki ciri khas/karakteristik tersendiri dibandingkan dengan transaksi konvensional. Karakteristik tersebut adalah : tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang digunakan adalah internet, transaksi dapat terjadi melintasi batas–batas yuridis suatu negara, barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang/jasa atau produk digital seperti software. Dalam hukum positif Indonesia, hak-hak konsumen diakomodir dalam Pasal 4 UUPK yang terdiri dari. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Hak untuk memilih barang maupun jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang maupun jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai transaksi E-commerce terutama dalam pemenuhan hak– hak konsumen sangat riskan sekali untuk dilanggar, dalam hal ini konsumen tidak mendapatkan hak–haknya secara penuh dalam transaksi E-commerce. Hak–hak tersebut antara lain hak atas kenyamanan, hak atas informasi, hak untuk didengar pendapat, serta hak untuk mendapatkan advokasi.

Beraneka ragam kasus yang muncul berkenaan dengan tumbuh kembangnya metode-metode transaksi secara elektronik terutama faktor keamanan dalam E-commerce tentunya sangat merugikan konsumen. Padahal dengan adanya jaminan dalam transaksi E- commerce ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen. Dengan tidak diperhatikannya jaminan keamanan dikhawatirkan akan mengakibatkan pergeseran substansi yang terkandung dalam transaksi E-commerce menuju ke arah ketidakpastian yang akan menghambat perkembangan E-commerce.

Apabila diperhatikan, hak–hak konsumen yang secara normatif diatur oleh UUPK seakan-akan terbatas pada kegiatan perdagangan yang bersifat konvensional. Di sisi lain perlindungan difokuskan hanya pada posisi konsumen serta posisi produk yang diperdagangkan sedangkan perlindungan dari posisi pelaku usaha seperti informasi- informasi umum mengenai identitas perusahaan pelaku usaha dan jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen belum diakomodir oleh UUPK, padahal hak–hak tersebut sangat penting untuk diatur untuk keamanan konsumen dalam bertransaksi